Sangataneh.com terdiri atas aneh tapi nyata, berita aneh hari ini, berita hoax, berita kontroversi, berita unik, berita viral, game online, kejadian aneh, lucu, misteri, rahasia Tuhan, sangat aneh, sentuhan hati, seram, dan wow keren.

Salah satu berita dari sangat aneh adalah berita unik.

Arti dari kata “berita” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah:

berita/be·ri·ta/ n 1 cerita atau keterangan mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat; kabar: semalam dia mendengar — bahwa kampungnya dilanda banjir; 2 laporan: ia bertugas membuat — harian; 3 pemberitahuan; pengumuman: — redaksi;

— acara catatan laporan yang dibuat (oleh polisi) mengenai waktu terjadi, tempat, keterangan, dan petunjuk lain tentang suatu perkara atau peristiwa;
— bergambar berita yang diperjelas dengan gambar atau ilustrasi;
— burung berita yang belum jelas benar tidaknya;
— duka berita kematian;
— hangat berita yang masih baru;
— inti berita yang paling pokok atau penting; berita utama;
— keluarga berita yang berisikan hal-ihwal keluarga, seperti kelahiran, ulang tahun, perkawinan, perceraian, dan kematian (biasanya disiarkan melalui radio):
— kematian berita tentang kematian seseorang;
— khas berita yang berisi masalah khusus, misalnya perkosaan atau pelacuran yang disajikan dengan cara tertentu;
— kilat buletin;
— kriminal berita atau laporan tentang kejahatan yang diperoleh dari polisi;
— lokal berita tentang peristiwa yang terjadi pada suatu tempat tertentu;
— lutut berita yang bersumber dari pihak yang tidak layak dipercaya;
— negara berita resmi negara yang biasa diterbitkan pemerintah, berisi pengumuman yang ditujukan kepada seluruh warga negara mengenai berlakunya undang-undang, keputusan presiden, peraturan pemerintah, atau produk legislatif lainnya;
— penting berita yang perlu segera disampaikan kepada yang berkepentingan;
— peringatan berita yang mengingatkan akan adanya sesuatu yang akan terjadi;
— polisi berita atau laporan yang berasal dari polisi, biasanya tentang peristiwa yang menyangkut kejahatan;
— rekaan berita yang dibuat-buat untuk tujuan tertentu;
— sensasi berita yang terlalu dibesar-besarkan dan untuk menarik perhatian masyarakat;
— sepekan majalah mingguan;
— singkat berita secara singkat tentang peristiwa yang sedang terjadi;
— utama berita inti;berberita/ber·be·ri·ta/ v memberi kabar; memberi laporan; bercerita;pergi tempat bertanya, pulang tempat – (berkenaan dengan orang cerdik pandai), pbjika akan berangkat, hendaklah meminta nasihatnya dahulu, dan jika pulang, hendaklah memberi laporan kepadanya;memberitakan/mem·be·ri·ta·kan/ v 1 mengabarkan; mewartakan: mereka – bahwa pelaksanaan konferensi itu ditunda; 2 melaporkan; memberitahukan: kantor cabang itu sudah – kebakaran gedungnya ke kantor pusat;pemberita/pem·be·ri·ta/ n orang yang menyiarkan berita; juru kabar;pemberitaan/pem·be·ri·ta·an/ n 1 proses, cara, perbuatan memberitakan (melaporkan, memaklumkan); 2 perkabaran; maklumat

Arti dari kata “unik” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah:

unik a tersendiri dalam bentuk atau jenisnya; lain daripada yang lain; tidak ada persamaan dengan yang lain; khusus: operasi pencangkokan yang cukup — telah berhasil, yaitu sebuah jantung buatan dicangkokkan pada bayi yang menderita penyakit jantung;

keunikan/ke·u·nik·an/ n sifat (keadaan, hal) unik; kekhususan; keistimewaan: berbagai ~ di daerah ini akan dijumpai

Jadi berita unik dari sangat aneh, maksudnya adalah pemberitahuan tentang sesuatu yang lain dari pada yang lain alias berita yang berbeda dengan yang lainnya.

Inilah contoh dari gambar unik yang ada di blog sangat aneh.

Gunung yang memakai topi.

Puncak Gunung Semeru atau Mahameru di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur tertutup awan sehingga terlihat seperti bertopi pada Senin (10/12/2018)(Dok. BB TNBTS).

Sumber gambar : https://regional.kompas.com/read/2018/12/11/13325761/puncak-gunung-semeru-bertopi-ini-penjelasannya.

Jika anda merasa penasaran, kenapa gunung bisa terlihat memakai topi, maka klik link Kompas di atas, lalu baca beritanya. He…7x

Inilah contoh dari artikel berita unik yang ada di blog sangat aneh.

Mengapa Publik (Terpaksa) Harus Menerima Paket Jokowi-Ma’ruf Amin?

Ilustrasi Indepth Pilpres 2019: Jokowi-Ma’ruf. tirto.id/Luga

Sentimen “Islam” memengaruhi pilihan Jokowi menggandeng Ma’ruf Amin.

tirto.id – Kamis sore, 20 September 2018. Komisi Pemilihan Umum mengetuk palu: Pasangan Joko Widodo dan Ma’ruf Amin resmi berlaga melawan pasangan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno. Laga pilpres akan digelar pada 17 April 2019. Walau kedua nama pasangan itu sudah diketahui sejak lebih dari satu bulan lalu, tapi masih ada yang bertanya-tanya: mengapa mereka?

Artikel analisis ini untuk menjawab pertanyaan tersebut. Artikel terbagi dua tulisan, masing-masing menjelaskan kedua kandidat capres-cawapres tersebut.

Mengapa Jokowi-Ma’ruf Amin?

Ada tiga hal yang bergegas dikerjakan Jokowi begitu memenangkan Pilpres 2014:

Mengurangi pengaruh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) terhadap Jokowi;
Memotong pos-pos ekonomi/logistik yang mungkin bisa digunakan oleh lawan politik;
Melipatgandakan pembangunan infrastruktur sebagai pencapaian kinerja yang monumental yang secara politik bisa menjadi modal pada 2019.

Langkah-langkah politik dalam dua tahun pertama pemerintahan Jokowi dipusatkan untuk menyelesaikan tiga proyek besar tersebut. Dan orang yang bertindak sebagai dirijen proyek ini adalah Luhut Binsar Panjaitan.

Luhut adalah jenderal lapangan dalam kampanye Pilpres Jokowi-Jusuf Kalla pada 2014. Pria 71 tahun ini adalah purnawirawan jenderal bintang empat (kehormatan) yang pernah menjadi menteri perindustrian dan perdagangan era Presiden Abdurrahman Wahid. Karier militernya lebih berkutat pada kesatuan pasukan khusus.

Luhut mengenal Jokowi pertama kali pada 2008. Dalam pengakuannya, ketika itu sebagai pengusaha pemegang hak penguasaan hutan, Luhut menilai perlu mendiversikan kayu produksi dalam bentuk olahan furnitur. Oleh salah seorang direkturnya, ia diperkenalkan dengan Jokowi, yang memiliki perusahaan mebel bernama PT Rakabu.

Jokowi saat itu adalah Wali Kota Solo. Dan tengah panen pujian—di antaranya disebut kepala daerah bersahaja yang tangkas membenahi kota. Singkat kata, Luhut dan Jokowi merasa cocok bekerjasama membentuk PT Rakabu Sejahtera. (Nama “Sejahtera” diambil dari grup bisnis yang dimiliki Luhut, Toba Sejahtera.) Sejak saat itu keduanya dekat.

Jokowi kemudian berhasil menjadi Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada 2012. Tahun 2014, Jokowi berniat maju sebagai capres, dan sudah mendapatkan tiket dari PDIP. Pada momentum inilah, Luhut membuat manuver politik. Ia menanggalkan posisinya sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Golongan Karya (Golkar) untuk berpaling menjadi Tim Sukses Jokowi-JK. Itu membuatnya berseberangan dari pilihan Golkar yang mendukung Prabowo-Hatta.

Buah ‘pembelotan’ Luhut ternyata manis. Jokowi-Jusuf Kalla menang. Luhut pun segera mengambil peran strategis di pemerintahan. Ia penasihat politik, juru taktik, pelobi investasi, sekaligus pemadam kebakaran dari kasus-kasus pelik pemerintahanan Jokowi. Itu dilakukannya dalam posisi apa pun, entah sebagai Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Menkopolkam, atau hingga kini, Menko Kemaritiman. Tak heran, ia dijuluki superminister.

Kisruh KPK dan Ujian PDIP

13 Januari 2015. Baru tiga bulan menjabat presiden, Jokowi sudah mendapat cobaan berat. Bom itu datang dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Mereka menetapkan Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka atas kepemilikan rekening jumbo.

Itu bukan tuduhan sepele. Budi adalah kandidat kuat Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) dan dikenal dekat dengan Ketum PDIP, Megawati Sukarnoputri. Budi adalah mantan ajudan Mega saat putri Sukarno itu menjabat presiden (2001-2004).

Polri ketika itu menyerang balik. Polisi ganti menetapkan dua pimpinan KPK, Abraham Samad dan Bambang Widjojanto, sebagai tersangka. Samad dituding memalsukan dokumen kartu keluarga, sementara Bambang dituduh memalsukan keterangan persidangan Pilkada.

Budi Gunawan juga melawan. Ia mengajukan gugatan praperadilan dan berhasil memenangkannya berkat putusan kontroversial Hakim Sarpin Rizaldi. Namun ia tak bisa memenangkan semuanya. Targetnya untuk menjadi Kapolri gagal. Jokowi di tengah sorotan publik, di luar dugaan, berani mencoret namanya dan ganti mengajukan Badrodin Haiti sebagai satu-satunya calon Kapolri ke Dewan Perwakilan Rakyat. Publik mulai percaya, Jokowi tak melulu bertindak sebagai “petugas partai” PDIP (baca: Megawati).

Perseteruan KPK dan Polri berakhir setelah Luhut Panjaitan, saat itu Kepala Staf Kepresidenan dan kemudian Menkopolkam, turun tangan. Budi pada akhirnya tetap diakomodasi dengan ditempatkan sebagai Kepala Badan Intelijen Negara dan dinaikkan pangkatnya menjadi jenderal penuh.

Memutar Suara Golkar

Pada Pilpres 2014, suara Golkar sudah jelas untuk Prabowo. Bahkan hampir 2 tahun setelah pilpres, Golkar masih setia pada “Koalisi Merah Putih”-nya kubu Prabowo. Padahal Jokowi membutuhkan kendaraan baru yang kekuatannya tak beda jauh dari PDIP. Momentum itu datang saat Golkar menggelar Munaslub pada Mei 2016.

Pada 17 Mei 2016, Setya Novanto terpilih menggantikan Aburizal Bakrie, dengan mengalahkan Ade Komaruddin. Terpilihnya Setnov dipengaruhi oleh dua tokoh senior Golkar yang turun gunung dan sama-sama berada dalam lingkaran Jokowi: Luhut Panjaitan dan Wapres Jusuf Kalla. Setelah itu, Bakrie yang terpaksa lengser tak lagi bisa membendung Golkar untuk berpindah haluan politik. Golkar resmi menyeberang ke Koalisi Jokowi. Kompensasinya, Golkar mendapatkan jatah menteri.

Misi mencari kekuatan politik penyeimbang pengaruh PDIP telah berhasil dilakukan Jokowi. Meski begitu, Jokowi tetap menjaga suasana batin PDIP. Hal ini bisa terlihat dari sikapnya yang tak pernah mengganti menteri-menteri dari PDIP, sekalipun Jokowi sudah melakukan empat kali reshuffle kabinet sampai tahun ini.

Tak hanya dengan PDIP, Jokowi juga harus berkompromi dengan kemauan partai-partai politik soal pembagian kekuasaan di DPR.

Pembubaran Petral

13 Mei 2015, tak sampai setahun berkantor di Istana Presiden, Jokowi membubarkan Petral? Mengapa Petral? Dalam rekaman suara yang didengarkan di DPR, bos Petral, Riza Chalid, mengaku menyokong pasangan Prabowo Subianto – Hatta Rajasa sebesar Rp500 miliar.

Jorjoran Infrastruktur

Infrastruktur publik adalah nomenklatur politik yang terlupakan sejak Indonesia merdeka. Terlebih lagi pada masa-masa pemerintahan setelah era Reformasi 1998. Pemerintahan Soeharto membangun banyak sekolah tapi melupakan pembangunan transportasi publik dan energi.

Sementara setelah Orde Baru, tidak ada presiden yang cukup berani mengejar ketertinggalan dengan menempatkan anggaran infrastruktur sebagai salah satu prioritas. Tidak juga pemerintahan SBY yang sesungguhnya memiliki keunggulan berupa kestabilan politik. Di era SBY, ekonomi memang tumbuh, tapi SBY praktis hampir tak membangun apa-apa.

Akibatnya, pertumbuhan infrastruktur Indonesia terbilang mandek. Laporan Bank Dunia tahun 2007 menyebut kualitas infrastruktur Indonesia terus merosot sejak era krisis 1998. Daya saing Indonesia juga mengalami penurunan. Jika rating Indonesia lebih tinggi dari Cina, Thailand, Taiwan dan Srilanka pada 1996, menurut Global Competitiveness Report’s, hal itu terjadi sebaliknya pada 2002.

Tantangan ini yang dicoba dijawab oleh Jokowi. Pada tahun pertama anggaran yang dibuatnya, Jokowi langsung menaikkan porsi infrastruktur menjadi 14,64% dari APBN. Sebelumnya, SBY hanya mengalokasikan 9,48%. Sesuai data Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), porsi itu dinaikkan lagi menjadi 18,46% pada 2018.

Kekurangan pasokan energi coba ditebus dengan program pengadaan produksi listrik 35.000 MW. Kebutuhan irigasi coba ditebus dengan membuat 49 waduk baru. Jalan tol yang selama 40 tahun hanya mengkoleksi 780 km, dilipatgandakan 1.000 km dalam waktu 5 tahun. Segala dana diupayakan, walaupun negara terpaksa harus menambah utang.

Jokowi sadar, sebagai presiden yang tak mengendalikan partai terbesar di Indonesia, ia butuh capaian kinerja yang impresif sebagai ajang pembuktian kemampuan kepemimpinannya. Jokowi berniat membuat legacy.

Jalan tol sudah tentu akan melancarkan arus distribusi nasional dan, di sisi lain, memberi kenyamanan arus lalu lintas publik. Untuk tugas sepenting ini, Jokowi mempercayakan langsung kepada—(siapa lagi kalau bukan) — Luhut Panjaitan.

Lewat Perpres 10/2015, Jokowi membuat Luhut tak semata mengurusi laut dan sumber dayanya, tapi juga mengemban wewenang dalam pembangunan infrastruktur—baik jalan, pelabuhan, maupun energi.

Demo ‘212’

Salah satu yang diwarisi Indonesia sejak Pilpres 2014 adalah meruncingnya polarisasi warga melek politik. Pendukung Jokowi alergi kritik, sementara pemuja Prabowo seolah tuli terhadap suara yang berbeda. Kedua kelompok ini saling bersahutan di sosial media.

30 September 2016. Gubernur DKI Jakarta Basuki “Ahok” Thahaja Purnama membuat blunder. Ia mengutip Surat Al-Maidah 51 dalam pidato di Kepulauan Seribu soal suksesi kepemimpinan. Situasi politik berubah cepat. Blunder itu cepat dimakan kelompok penentang Ahok menyusul beredarnya video sunting yang dipublikasikan oleh Buni Yani di platform video sharing YouTube.

Front Pembela Islam, yang dimotori Rizieq Shihab, menggalang aksi mendongkel Ahok atas tuduhan “penistaan agama”. Aksi ini mendapat sambutan massa hingga berhasil membuat demo besar-besaran pada 4 November 2016 (411) dan 2 Desember 2016 (212). Tujuan tak lagi sekadar menjungkalkan Ahok, tapi juga memenjarakannya.

Mobilisasi ini kemudian dibakukan dalam nama Gerakan Nasional Pembela Fatwa (GNPF) dan kian terlegitimasi setelah Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ma’ruf Amin menjatuhkan fatwa bahwa ucapan Ahok termasuk dalam kategori “penodaan agama”. Keriuhan ini dimanfaatkan oleh kubu oposisi yang mengusung Anies Baswedan dan Sandiaga Uno sebagai penantang Ahok-Djarot Saiful Hidayat dalam perebutan kursi gubernur DKI Jakarta tahun 2017.

Klop, Ahok yang didukung PDIP dan Jokowi pun kalah dalam pemilihan gubernur. Tak hanya itu, Ahok diputuskan bersalah dan mendapat hukuman dua tahun penjara atas dakwaan penodaan agama.

Walau kemudian, imbas dari kemenangan itu bagi kubu sebelahnya, Rizieq Shihab terpaksa “harus terasing” di Arab Saudi menyusul serangkaian kasus yang dituduhkan polisi kepadanya. Tapi alarm lebih besar bagi Jokowi: gerakan sentimen Islam yang kerap memposisikan diri anti-Jokowi telah mendapat angin dan terbukti ampuh di Jakarta.

Ancaman Resesi Global

Dalam periode tertentu, ekonomi dunia selalu bergolak. Guncangan ekonomi itu datang pada pertengahan 2018. Ulah Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menggelar perang dagang dengan Cina, membuat efek berantai yang menjadikan banyak mata uang negara-negara lain semaput, termasuk rupiah.

Rupiah sempat bertengger menembus angka Rp15.000 per dolar AS. Secara nominal ini angka yang besar, lebih besar dari episode kejatuhan nilai rupiah pada era krisis 1998. Upaya menahan laju jatuhnya rupiah, selain lewat regulasi, juga memaksa negara menguras cadangan devisa menjadi 118 miliar dolar AS —turun 5 miliar dolar AS dari posisi April 2018.

Kejatuhan rupiah sempat menjadi amunisi lawan untuk menembak kebijakan ekonomi pemerintahan Jokowi. Dari soal jumlah utang yang membengkak, hingga keran soal impor yang dinilai terlalu longgar. Namun, kritik ini mereda, seiring pulihnya keadaan pada awal September 2018.

Detik-Detik Pencapresan

Koalisi telah mengkristal. Sebagian besar peserta Pemilu 2014 berada di barisan pendukung Jokowi: PDIP, Golkar, Partai Nasional Demokrat (NasDem), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Sementara Partai Amanat Nasional (PAN) akhirnya memutuskan hengkang ke koalisi Prabowo pada hari-hari terakhir.

6 Agustus 2019. Perpacuan memburu posisi pendamping Jokowi kian keras. Sejumlah kiai Nahdlatul Ulama yang mendukung Muhaimin Iskandar mengultimatum Jokowi agar segera menetapkan ketua umum PKB itu sebagai cawapres. Sementara Golkar masih berharap Jokowi memilih Airlangga Hartarto.

Jokowi sendiri dari awal memang lebih sreg mencari pendamping sosok non-partai. Sejak akhir Juli, hanya ada tiga sosok dengan inisial depan “M” yang dikantongi Jokowi: Ma’ruf Amin, Mahfud MD, dan Moeldoko. Kalkulasinya adalah, jika dari kubu Prabowo tidak ada nama Anies Baswedan, cawapres boleh Mahfud MD atau Moeldoko. Jika Anies yang maju, cawapres harus Ma’ruf Amin.

Mengapa harus Ma’ruf? Penyebabnya, Anies berada dalam pusaran gerakan sentimen Islam yang tercipta dari statemen Ahok. Secara de jure, ia tokoh yang menumbangkan Ahok dalam Pilkada DKI Jakarta 2017. Ma’ruf adalah tokoh dalam gerbong yang sama dengan Anies ketika itu. Selain itu, dipilihnya Ma’ruf, dalam kalkulasi politik, adalah obat mujarab untuk membentengi serangan kepada Jokowi yang kerap dituding anti-Islam. Secara politik, Ma’ruf adalah tokoh dengan value tertinggi.

8 Agustus 2018. Mahfud diberitahu salah satu orang dekat presiden bahwa Jokowi lebih suka dan akan memilih Mahfud, tapi dengan syarat Mahfud bisa mengamankan suara PKB dan NU dalam waktu 1 x 24 jam. Bagi Mahfud, itu persoalan besar. Walau jelas-jelas seorang Nahdliyin dan dulu pernah dekat dengan Gus Dur, Mahfud tidak ada dalam struktur kepengurusan PKB saat ini dan juga NU. Yang bisa dilakukan Mahfud adalah mencoba memengaruhi suara NU melalui opini rekan dan pendukungnya.

Tak heran, pada hari itu muncul statemen tokoh-tokoh yang mendukung Mahfud. Yenny Wahid, putri Gus Dur, menjamin Mahfud MD adalah “kader NU sejati.” Sore harinya, kiai kharismatik Mustofa Bisri (Gus Mus) juga memberikan tanda dukungan untuk Mahfud. Melalui akun Twitter-nya, Gus Mus menulis:

NU bukan partai politik dan secara organisatoris tidak terikat dengan organisasi politik. Maka warga NU terutama yang menjadi pengurus NU tidak perlu ikut galau dan pusing menghadapi Tahun Politik.
Malam itu juga, Mahfud MD sebagaimana pengakuannya, dihubungi Istana untuk bersiap keesokan harinya.

9 Agustus 2018. H-1 dari tenggat yang ditetapkan KPU. Dari 3 M, Jokowi sudah bulat memilih Mahfud MD sebagai bakal wakilnya. Mahfud yang merasa di atas angin, telanjur mengumumkan ke publik bahwa Jokowi telah memilihnya. Ia bahkan sudah memesan penjahit kilat untuk membuat baju putih khas Jokowi yang akan dipakainya saat deklarasi nanti.

Padahal PKB ‘belum menyerah’ dan pihak yang menentang Mahfud justru bertambah. Golkar ikut-ikutan tak setuju. Tak jelas apa alasan yang dipakai Golkar.

(Soal alasan penolakan ini mungkin akan lebih jelas lewat penjelasan Ruhut Sitompul, seminggu kemudian. Ruhut—politikus yang pernah menjadi anggota Golkar, Demokrat dan kini PDIP—mengatakan Mahfud ditolak karena ada kekhawatiran parpol. Mahfud dinilai punya “syahwat politik sendiri” dan jika terpilih sebagai wapres, berpotensi menggalang kekuatan untuk maju dalam Pilpres 2024. Hal yang sudah tentu bakal menimbulkan masalah baru bagi parpol-parpol dalam kontestasi politik lima tahun ke depan.)
Sore hari, dalam pertemuan di Restoran Plataran, Menteng, PKB dan Golkar pun bermanuver. Muhaimin Iskandar—sadar dirinya ditolak—kembali menyodorkan nama Ma’ruf Amin. Muhaimin bahkan sempat mewacanakan pembentukan poros ketiga, di luar Poros Jokowi dan Prabowo, jika usulan mereka tak dipenuhi.

Saat bersamaan, koalisi Prabowo walau sudah disebut-sebut nama Sandiaga Uno, toh belum juga mengumumkan secara resmi siapa cawapres Prabowo. Artinya, sebelum KPU menutup pintu pendaftaran, nama paslon dari koalisi Prabowo bisa berubah, termasuk kemungkinan masuknya nama Anies Baswedan.

Kondisi dan tekanan semacam ini membuat Jokowi tak punya opsi lain. Ma’ruf Amin, tokoh dengan nilai politik tertinggi, yang akhirnya dipilih. Tiga jam kemudian, koalisi Prabowo menyusul mendeklarasikan nama Prabowo–Sandiaga.

10 Agustus 2018. Pasangan capres-cawapres Jokowi – Ma’ruf Amin didaftarkan ke KPU.

Kesimpulan: Tak Ingin Seperti Ahok

Proses terbentuknya pasangan capres-cawapres Jokowi – Ma’ruf sesungguhnya tak terjadi secara instan. Dinamika politik dalam empat tahun terakhir memunculkan nama tersebut.

Dalam permainan bidak politik, Jokowi sesungguhnya menempati posisi unik. Ia bukanlah pengendali partai politik yang bisa menggerakkan mesin-mesin politik dan memaksakan pengaruhnya ke mana-mana. Jokowi bahkan bukan pengurus partai. PDIP, partai yang dinaungi, bahkan kerap kali memandangnya hanya sebagai “petugas partai”.

Walau memiliki dukungan publik yang kuat, posisi ini tetap saja membuat Jokowi rentan terhadap serangan politik. Tak heran, selama ia berkuasa, bermacam-macam label pernah disematkan pembencinya. Dari “antek China”, “simpatisan komunis”, “anti-Islam”, hingga pendukung neoliberalisme.

Jokowi butuh pijakan politik lebih dari yang bisa ditawarkan oleh PDIP. Pijakan baru yang membuatnya lebih punya kuasa tawar. Golkar adalah jawabannya, menyusul beralihnya kursi Ketum Golkar dari Aburizal Bakrie ke Setya Novanto.

Situasi tampaknya ada dalam genggaman Jokowi sampai kemudian datang badai yang baru. Di pertengahan masa jabatan, Jokowi mendapat serangan politik dari lawan. Gerakan 212 berhasil membangkitkan sentimen Islam dan seperti memberi darah baru bagi kelompok oposisi Jokowi. Memang Gerakan 212 terkait tindakan Ahok, tapi dalam kacamata politik, Ahok hanyalah sasaran antara. Target kaum oposisi adalah Jokowi, seperti diungkapkan dalam laporan investigasi Allan Nairn yang dimuat di The Intercept dan diterjemahkan oleh Tirto.

Kala itu, laporan Nairn mendapat bermacam bantahan. Namun, saat ini, sebagian besar dari isi laporan itu menunjukkan pola yang sesuai. Sentimen agama coba terus dipelihara, dalam konteks melawan Jokowi. Sehingga, tak heran, kemudian ada gerakan susulan dari lawan Jokowi lewat kampanye tagar #2019gantipresiden.

Mengapa Publik (Terpaksa) Harus Menerima Paket Prabowo-Sandiaga?

Ilustrasi HL Pilpres 2019: Prabowo-Sandiaga. tirto.id/Lugas

Oleh: Teguh Budi Santoso – 20 September 2018

Dibaca Normal 8 menit

Pilihan terhadap Sandiaga karena Prabowo mulai kehilangan dukungan konglomerat.

tirto.id – Kamis sore, 20 September 2018. Komisi Pemilihan Umum mengetuk palu: Pasangan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno resmi berlaga melawan pasangan Joko Widodo dan Ma’ruf Amin. Laga pilpres akan digelar pada 17 April 2019. Walau kedua nama pasangan tersebut sudah diketahui sejak lebih dari satu bulan lalu, tapi masih ada yang bertanya-tanya: mengapa mereka?

Mengapa Prabowo-Sandiaga?Untuk menjawabnya, kita perlu melihat tiga tahun ke belakang. Tepatnya, saat pembubaran fungsi Pertamina Energy Trading Ltd (Petral) sebagai pintu masuk pengimpor minyak Pertamina.

Pembubaran Petral

13 Mei 2015, Petral dibubarkan. Mengapa Petral?

Jika ada pertanyaan, bagaimana dan siapa yang sanggup menjadi cukong politik di Indonesia? Jawabannya sebetulnya tidak terlampau sulit. Carilah bisnis yang besar dan kaya tapi bukan karena keunggulan produk atau komoditas.

Bisnis itu adalah bisnis perantara dalam skala masif dan terproteksi di bawah lindungan regulasi. Sampai tiga tahun lalu, hanya ada satu tipikal bisnis ini. Ia adalah Petral. Pekerjaannya mudah. Petral hanya menjadi perantara dari pemilik kilang yang ingin menjual minyaknya kepada Pertamina.

Dari jasa makelar ini, Petral dikabarkan mengantongi hampir Rp250 miliar per hari. Artinya, dalam setahun, Petral bisa mendulang dana Rp91,2 triliun. Itu dana yang sungguh-sungguh jumbo.

Angka tersebut tak jauh berbeda dari temuan Kordha Mentha, sebuah lembaga auditor forensik yang dikontrak oleh pemerintah. Laporan Kordha Mentha menyebut selama kurun 2012-2014, Petral mengeruk uang negara Rp250 triliun. Artinya, hampir Rp85 triliun per tahun.

Dengan uang segede itu, membiayai hajatan politik yang berisiko kehilangan sangat tinggi, bukanlah hal sulit dilakukannya.

Pertanyaan selanjutnya, siapa pengendali Petral? Laporan majalah Tempo mensinyalir sosok itu adalah Muhammad Riza Chalid; seorang yang tak tersentuh pada zaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Tentu bukan kebetulan jika Riza kemudian dekat dengan Hatta Rajasa, besan SBY yang juga Menteri Perekonomian. Pada 2014, Hatta mencalonkan diri sebagai cawapres dari Prabowo Subianto. Riza saat itu menjadi salah satu donatur utama pasangan tersebut.

Pada 2 Desember 2015, dugaan atas donatur Pilpres 2014 itu terkuak secara tak sengaja berkat rekaman suara antara Setya Novanto (Ketua DPR 2014–2017), Riza Chalid, dan Direktur Utama PT Freeport McMoran Indonesia Maroef Sjamsoeddin. Momennya saat persidangan soal makelar saham Freeport oleh Mahkamah Kehormatan Dewan DPR di Jakarta. Petikan rekaman tersebut:

Setya Novanto: “Nasib, duit keluar banyak. Duit, Pak. Itu saya lihat kasihan. Ngapain itu? Udah. 50 M, 30 M. Begitu kita hitungin, udah 500 M. Ngapain? Hahahaa… .”

Riza Chalid: “Padahal, duit kalau kita bagi dua Pak, happy, Pak. 250 M ke Jokowi-JK, 250 M ke Prabowo-Hatta, kita duduk aja. Ke Singapura, main golf, aman. Hahahaa. Itu kan temen, temen semualah, Pak. Susahlah. Kita hubungan bukan baru kemarin. Masak kita tinggal, nggak baik. Tapi, kan sekarang udah nggak ada masalah. Sudah normal. Gitu.”

Dalam petikan rekaman itu, Riza mengakui menyokong Rp500 miliar untuk pasangan Prabowo-Hatta, yang akhirnya kalah oleh Joko Widodo–Jusuf Kalla pada Pilpres 2014. Setelah kalah, Riza merasa bahwa kehilangan uang sebanyak itu adalah hal yang enteng.

Tak sampai setahun setelah kemenangan Jokowi-JK, Petral dibubarkan.

Melumpuhkan Logistik Musuh

Salah satu yang dilakukan pertama kali oleh pemerintahan Jokowi adalah membubarkan Petral. Dalam teori militer, untuk mengalahkan musuh, hal paling dasar untuk dilumpuhkan adalah sumber logistiknya. Salah satu pengendali utama Petral adalah Muhammad Riza Chalid.

Pemimpin Redaksi Rappler Indonesia, Uni Lubis, mengenal Riza Chalid sebagai pialang komoditas sejak lama. Riza bekas rekanan Mamiek alis putri bungsu Soeharto saat dulu mencomblangi pembelian pesawat Sukhoi oleh TNI dari Rusia. Setelah era Reformasi, Riza diundang oleh menteri energi saat itu, Purnomo Yusgiantoro, menjadi pemasok minyak impor untuk Pertamina.

Dana yang berlimpah dan bisnis yang bertumpu pada regulasi menggoda Riza Chalid ikut cawe-cawe dalam dunia politik. Problemnya, posisi politik Riza tidaklah jelas kepada siapa loyalitasnya. Setelah 2004, ia pernah dikenal dekat dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla dan lingkarannya, hingga membiayai pesta pernikahan putri bekas ajudan Kalla, Komjen Syafruddin, yang di masa pemerintahan Jokowi menjabat Wakapolri dan kini Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara. Pada 2014, ganti Riza berada di lingkaran Hatta Rajasa, menteri perekonomian, besan Presiden SBY.

Dan seperti kita tahu, Pertal akhirnya benar dibubarkan. Pintu logistik utama—yang potensial bisa digunakan lawan—sudah terpotong.

Ancang-Ancang Pilpres 2019

Waktu berjalan. Pemerintahan Jokowi memasuki tahun keempat. Dalam kurun itu, politik Islam menguat menyusul keberhasilan gerakan yang dimotori Rizieq Shihab memenjarakan Gubernur DKI Jakarta Basuki “Ahok” Tjahaja Purnama dengan pasal penodaan agama. Kubu Prabowo berada dalam barisan ini.

Pada Agustus 2018, KPU membuka pendaftaran peserta capres dan cawapres yang akan ikut berkompetisi di Pilpres 2019.

6 April 2018. Empat bulan sebelum momentum itu, Luhut Binsar Panjaitan bertemu dengan Prabowo Subianto di Hotel Grand Hyatt, Jakarta.

(Keduanya teman lama sejak dari era dinas militer. Luhut adalah komandan di Kesatuan Antiteror TNI, sementara Prabowo adalah wakil Luhut ketika itu. Keduanya juga sempat berbisnis bareng usai pensiun dengan mendirikan PT Kiani Kertas.)

Tak banyak yang bisa digali saat mantan perwira tinggi itu bertemu. Tapi, dua hari kemudian, Luhut berbicara terbuka. Ia mengakui memang menyarankan Prabowo untuk kembali maju menjadi capres pada Pilpres 2019. Pengakuan ini disusul oleh pernyataan Wasekjen Partai Persatuan Pembangunan Achmad Baidowi. Menurutnya, tujuan Luhut mendorong Prabowo untuk maju semata agar tidak terjadi calon tunggal pada Pilpres 2019.

Pertimbangannya sederhana. Calon tunggal presiden adalah kondisi yang sama sekali baru bagi Indonesia. Situasi seperti itu memancing keriuhan politik tak terkendali karena akan banyak sekali serangan dan argumen politik yang bisa mengganggu keabsahan pemerintahan.

15 April 2018, atau dua minggu kemudian, media Hong Kong Asia Times menceritakan kembali apa yang terjadi pada pertemuan itu. Asia Times menulis bahwa pertemuan itu adalah kali ketiga dalam tempo yang singkat.

Asia Times menggambarkan Prabowo tak lagi seenerjik empat tahun silam. Respons dan pembawaannya cenderung dingin. Banyak yang mengartikan, ini karena ia tak lagi memiliki cukup dana untuk bertarung di kancah politik seperti pilpres.

Dalam dua pertemuan sebelumnya, Luhut selalu mendorong agar Prabowo maju sebagai capres. Nah, dalam pertemuan ketiga, permintaan berubah. Luhut kali ini menawarkan Prabowo bersedia menjadi cawapres bagi Jokowi pada Pilpres 2019.

Permintaan itu dijawab oleh Prabowo tanpa menunggu lama. Prabowo mengatakan ia bisa menerima tawaran itu asalkan ia diberi kewenangan atas militer serta jatah 7 menteri dalam kabinet yang akan dibentuk nanti. Luhut agaknya tak menanggapi syarat tersebut.

Logistik yang Terkulai

Berapa uang yang dibutuhkan oleh seseorang yang berniat maju pada pemilihan presiden di Indonesia?

Ketum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar menyebut angka Rp4,5 triliun. Angka yang disodorkan oleh Muhaimin boleh jadi terlalu pesimistis. Lingkaran Survei Indonesia (LSI) pernah menghitung bahwa untuk mengikuti pilpres di tahun 2014, seorang capres mestinya menyiapkan logistik senilai Rp7 triliun.

Banyak pihak yang meragukan Prabowo memiliki dukungan dana sebesar itu. Mengingat ia sudah habis-habisan berlaga di dua Pilpres yang sama-sama berakhir dengan kegagalan. Tahun 2009, Megawati-Prabowo takluk di tangan SBY-Boediono. Tahun 2014, Prabowo-Hatta kalah dari Jokowi-JK.

Liarnya isu itu membuat adik kandung Prabowo, Hashim Djojohadikusumo, keluar kandang. Ia memberi pernyataan menjamin ketersediaan dana penopang pencapresan Prabowo. Hashim memang masih tercatat sebagai barisan orang paling tajir. Dalam peringkat orang terkaya versi Majalah Forbes yang dirilis November 2017, Hashim memiliki pundi senilai 850 juta dolar AS atau sekitar Rp12,7 triliun (kurs Rp15.000/dolar). Hashim pernah punya pengalaman “merugi” ketika harus menopang dana Pilpres kakaknya.

Pertanyaannya, apakah kekayaan sebanyak itu sudah benar-benar cukup? Hashim pasti butuh kongsi pendanaan buat Prabowo. Ia pernah mengungkapkannya secara eksplisit. “Kalau cawapresnya nanti ada akses ke logistik, itu alhamdulillah, puji Tuhan,” ucap Hashim, awal tahun ini.

Masalahnya, cukong-cukong politik yang semula mudah didapatkan pada 2014 tak lagi bisa ditemukan saat ini. Tak ada yang siap menjadi kongsi dana di tahun depan. ‘Dibunuhnya’ Petral cukup membawa pesan bagi cukong-cukong politik untuk berpikir panjang sebelum memutuskan kepada siapa dana sumbangan akan mereka limpahkan.

Thus, kondisi logistik demikian tentu tak bisa dibiarkan.

Maka, pada 21 Juni 2018, koalisi Prabowo memilih cara termudah tapi belum pernah terbukti sukses di Indonesia, yakni penggalangan donasi publik. Melalui akun Facebook pribadi, Prabowo meluncurkan program donasi publik untuk partai Gerindra dan upaya pencalonan dirinya sebagai presiden:

“Saudara-saudara saya merancang suatu program pencari dana dari rakyat langsung dari pendukung saya dan Gerindra, saya namakan program ini Galang Perjuangan.”

Dalam agenda donasi publik itu, Gerindra menargetkan bisa meraup dana Rp10 triliun.

Detik-Detik Pencapresan

Batas waktu pendaftaran capres-cawapres kian dekat. Gerindra sudah mendapatkan partai yang siap berkoalisi, yakni Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Amanat nasional (PAN). Sementara Partai Demokrat belum menentukan sikap yang jelas, walau condong ke koalisi Gerindra.

Untuk mencari cawapres, Gerindra menugasi tim yang dipimpin oleh Sandiaga Uno. Tim ini menjajaki sederet nama calon wapres yang sekiranya cocok menjadi sekondan Prabowo. Kala itu beredar nama-nama seperti Anies Baswedan, Gatot Nurmantyo, Salim Segaf, Ahmad Heryawan, Rizieq Shihab, Abdul Somad, Muhaimin Iskandar, Zulkifli Hasan, sampai Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Upaya mencari cawapres rupanya berjalan tersendat. Dalam internal koalisi Prabowo pun ada beberapa faksi yang justru menginginkan Prabowo cukup menjadi ‘king maker’ dan koalisi memunculkan nama capres yang sama sekali baru. Sosok Anies Baswedan, pemenang Pilkada DKI 2017, yang justru diunggulkan untuk menumbangkan Jokowi.

Usulan ini bukan tanpa alasan. Menguatnya suara politik Islam menyusul kesuksesan Gerakan 212 menumbangkan dan memenjarakan Ahok adalah potensi dukungan yang bisa diraup dalam Pilpres 2019. Dan Anies ada di tengah pusaran sentimen itu.

Sayangnya, Anies tak punya kendaraan politik dan sudah tentu tak punya dana super jumbo. Ia hanya mantan akademisi kampus. Padahal, dua syarat itulah yang paling dibutuhkan Prabowo untuk menopang dirinya dalam krisis menjelang limit pendaftaran capres-cawapres.

6 Agustus 2018. Di tengah kegalauan, koalisi Prabowo ternyata masih memperhitungkan suara ulama. Mereka menunggu hasil Ijtima Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama yang sedang berkumpul untuk merekomendasikan nama cawapres untuk Prabowo.

8 Agustus 2018. Dinamika bergulir cepat. Nama Anies lenyap, apalagi Gatot Nurmantyo. Menjelang sore, justru terlihat Prabowo memberikan angin seolah akan memilih AHY. Prabowo menjanjikan malam itu akan datang ke rumah SBY.

Tapi, hingga pukul 20.30, Prabowo tak penah muncul ke rumah SBY di Kuningan. Sebaliknya, ia menerima banyak tamu, dan di antaranya adalah Sandiaga Uno, letnan-nya di Gerindra sekaligus konglomerat Grup Saratoga.

Pukul 21.03, situasi berubah. Andi Arief, Wasekjen Demokrat, melalui Twitter menyebut Prabowo sebagai “jenderal kardus.” Ia menuding Prabowo sudah memilih Sandiaga Uno sebagai cawapres karena konglomerat itu telah “membeli” dukungan PKS dan PAN, masing-masing Rp500 miliar. Prabowo benar-benar batal datang ke rumah SBY.

9 Agustus 2018. Orang-orang Demokrat tak henti meradang. SBY harus menenangkan emosi anak buahnya hingga pukul 01.30. “Ketum terutama meredakan emosi para kader. Itu yang paling banyak. Tidak boleh emosional segala macam,” kata Wasekjen Demokrat Ferdinand Hutahaean.

Menjelang siang, Hashim Djojohadikusumo mengatakan koalisi Prabowo akan mengumumkan pasangan capres-cawapresnya sore hari. Di pihak lain, muncul kabar Partai Kebangkitan Bangsa dan Golongan Karya menolak figur Mahfud MD sebagai cawapres pilihan Jokowi.

Tepat siang hari, Humas Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan sudah menerima berkas permohonan surat keterangan “tidak dalam kondisi pailit” atas nama Prabowo Subianto, Sandiaga Uno, dan Joko Widodo. Tidak ada nama Mahfud MD. Berkas tersebut adalah satu syarat pencalonan capres-cawapres.

Sore hari muncul kejutan. Mahfud MD mengklaim telah dipilih oleh Jokowi sebagai cawapres. Pada waktu bersamaan, Jokowi berikut dengan seluruh petinggi partai pendukungnya sedang berkumpul di Restoran Plataran, Menteng.

Tak lama kemudian, pukul 17.40, Sekjen PKB Abdul Kadir Karding menjelaskan ke pers bahwa Jokowi telah memilih Ketua Majelis Ulama Indonesia Ma’ruf Amin sebagai cawapres dalam Pilpres 2019. Petang harinya, pukul 18.21, Jokowi memberi pernyataan resmi tentang penunjukan Ma’ruf.

Dari kubu koalisi Prabowo, situasi kian sibuk. Sandiaga belum diumumkan secara resmi. Mendadak, GNPF Ulama mendatangi kediaman Prabowo. Mereka menyodorkan dua nama: Abdullah Gymnastiar (Aa Gym) dan Arifin Ilham. Prabowo bergeming. Pukul 19.40, Ketua DPP Gerindra Riza Patria menyebut Sandiaga Uno adalah cawapres Prabowo.

Namun, agaknya pilihan Prabowo tak langsung diamini partai-partai pendukungnya. Prabowo membutuhkan waktu lebih untuk melobi koleganya. Ia sibuk menemui Amien Rais, Hatta Rajasa, Shohibul Iman, dan Rahmawati Sukarnoputri.

Situasi kian liar ketika Zulkifli Hasan datang dan menyampaikan hasil Rakernas PAN yang berakhir malam itu. PAN merekomendasikan dua nama: Zulkifli Hasan atau Abdul Somad.

Pukul 21.11, Prabowo bergerak menemui SBY di rumahnya di bilangan Patra Kuningan. Tak sampai 1 jam, ia sudah kembali ke rumahnya di Jl Kartanegara. Dari rumah SBY, Andi Arief kembali mencuit di akun Twitter bahwa, hingga pukul 22.30, Partai Demokrat belum bisa menerima sosok cawapres Sandiaga Uno.

Tapi, keputusan harus cepat diambil. Pukul 23.30, Prabowo-Sandiaga dideklarasikan secara resmi. Tak ada wakil dari Demokrat saat itu. Belakangan, Demokrat memutuskan ikut mendukung Prabowo-Sandiaga, esok harinya.

10 Agustus 2018. Pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto–Sandiaga Uno resmi didaftarkan ke KPU.

Kesimpulan: Memilih Pendamping Paling Kuat Logistiknya

Rangkaian peristiwa yang terjadi dalam 48 jam menjelang batas waktu penutupan pendaftaran capres-cawapres menunjukkan dinamika yang tinggi terhadap proses pemilihan Prabowo-Sandiaga. Namun, sebetulnya faktor yang menentukan muara dari terciptanya pasangan itu sudah dimulai sejak tiga tahun lalu, dengan lumpuhnya Petral, salah satu sumber logistik utama.

Prabowo dan koalisinya tak memiliki cukup gizi. Ketika waktu makin dekat, upaya menggalang dana publik dengan membuka rekening donasi ternyata tak mendapat sambutan yang cukup gemilang. Dalam waktu 11 hari setelah peluncuran, Dana Galang Perjuangan hanya terisi Rp643 juta. Seminggu kemudian, penambahan hanya Rp 45 juta. Masih jauh dari target Rp10 triliun.

Problem dana ini tak juga teratasi ketika tiba masa penjaringan calon wapres. Sederet nama tokoh yang diajukan oleh banyak pihak tak ada yang diamini Prabowo. Mereka hanya setor nama, tapi tak punya daya ikut menyediakan dana logistik yang cukup.

Akibatnya, perhitungan bakal meraih keuntungan politik dengan menggandeng cawapres yang berbeda partai, berbeda suku, berbeda pengalaman, berbeda audiens, berbeda generasi, terpaksa dikesampingkan terlebih dulu. Logistik adalah prioritas utama.

Berbarengan dengan kepelikan ini, masing-masing kubu sebenarnya telah membuat kalkulasi. Dari kubu koalisi Jokowi, muncul daftar cawapres “3 M.” Huruf M merujuk pada Ma’ruf Amin, Mahfud MD, dan Moeldoko. Sementara dari koalisi Prabowo, yang paling diperhitungkan adalah Anies Baswedan atau AHY.

Bagi koalisi Jokowi, skenarionya, jika Prabowo sampai menggandeng Anies, Jokowi akan memilih Ma’ruf Amin sebagai cawapres. Sosok Ma’ruf diperlukan untuk mengimbangi pengaruh sentimen efek Gerakan 212 yang menyertai figur Anies saat ini. Dus, Ma’ruf juga akan efektif meredam serangan “anti-Islam” yang kerap dituduhkan ke Jokowi. Jika cawapres Prabowo bukan Anies, Jokowi akan memilih Mahfud MD atau Moeldoko.

Sialnya, hingga H-1 menjelang batas pendaftaran capres-cawapres di KPU ditutup, kubu Prabowo tak juga mengumumkan secara resmi siapa cawapres Prabowo. Di media massa memang sudah disebut-sebut nama Sandiaga Uno, tapi hal itu belum keputusan final. Artinya, sangat mungkin nama bisa berubah jika Jokowi ternyata tidak memilih Ma’ruf.

Tak mau tersandera, ditambah tekanan penolakan PKB dan Golkar atas figur Mahfud MD, Jokowi berikut koalisi pendukung akhirnya memilih sosok Ma’ruf Amin. Publik terhenyak, bahkan bagi para pendukung Jokowi sendiri.

Di lain pihak, terpilihnya Ma’ruf, membuat kubu Prabowo tak punya opsi lain. Jokowi sudah memilih calon dengan value politik tertinggi. Artinya, memilih cawapres siapa pun untuk Prabowo tak akan banyak gunanya. Apalagi cawapres tanpa dibarengi cukup modal logistik.

Alih-alih memilih cawapres tokoh lintas partai atau kelompok pendukung lain, Prabowo akhirnya menggandeng kawan separtai yang juga konglomerat: Sandiaga Uno.

Pilihan itu terdengar klop karena pada saat yang sama, Andi Arief berkoar di Twitter dengan menuduh Sandiaga telah membayar masing-masing Rp500 miliar kepada PKS dan PAN, guna memuluskan penunjukan Sandiaga.

(Sandiaga memang punya modal untuk itu. Walau sejak 2014 namanya tak lagi masuk dalam daftar 50 orang terkaya di Indonesia versi Forbes, tapi pundi hartanya masih membuat orang takjub. Dalam catatan Komisi Pemberantasan Korupsi, Sandi memiliki harta senilai Rp5,1 triliun.)

Tudingan Andi Arief tentu ramai-ramai dibantah. Baik oleh PKS, PAN, serta Sandiaga sendiri. Prabowo sendiri tak memberi alasan yang tegas mengapa ia memilih Sandiaga. Ia hanya mengatakan Sandiaga adalah “calon terbaik dari yang ada saat ini”.

Yang jelas, dari sisi politis, penunjukan Sandiaga menggambarkan bahwa Prabowo tak memperhitungkan kekuatan lain yang perlu dirangkul erat, bahkan kekuatan sebagian kelompok Islam yang semula intens ia dekati dan setia mendukungnya.

Prabowo seperti ‘sadar diri’: ini batas maksimal yang bisa ia miliki untuk berlaga dalam Pilpres 2019. Karena itu, tak mengherankan jika ia tak menunjuk ‘orang luar’ untuk menjadi Ketua Tim Sukses Pencapresan Prabowo-Sandi. Sosok yang dipilih adalah Djoko Santoso, mantan Panglima TNI yang juga anggota Dewan Pembina Gerindra.

Pilihan-pilihan politik ini mengesankan suasana di kubu koalisi Prabowo saat ini, yang jauh dari semangat saat Pilpres 2014. Prabowo seperti Prabu Salya, yang tetap bertempur dengan kesadaran akan kalah.

Hasil sigi terbaru yang dilakukan oleh Lingkaran Survey Indonesia (LSI)–Denny JA, yang di-rilis akhir Agustus 2018, memperlihatkan pasangan Prabowo-Sandiaga tertinggal jauh dari elektabilitas Jokowi-Ma’ruf: 29,5% berbading 52,2%. Demikian juga hasil survei Alvara: Prabowo-Sandiaga 35,2%, Jokowi-Ma’ruf 53,6%.

Hanya hal luar biasa yang mampu mengubah keadaan.

Baca juga artikel terkait PILPRES 2019 atau tulisan menarik lainnya Teguh Budi Santoso

(tirto.id – Politik)

Penulis: Teguh Budi Santoso
Editor: Fahri Salam

Sumber: https://tirto.id/mengapa-publik–terpaksa–harus-menerima-paket-prabowo-sandiaga-cZTX

Berita Unik

Puncak Gunung Semeru atau Mahameru di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur tertutup awan sehingga terlihat seperti bertopi pada Senin (10/12/2018)(Dok. BB TNBTS).

Mengapa Publik (Terpaksa) Harus Menerima Paket Jokowi-Ma’ruf Amin?

Kisruh KPK dan Ujian PDIP

Memutar Suara Golkar

Pembubaran Petral

Jorjoran Infrastruktur

Demo ‘212’

Ancaman Resesi Global

Detik-Detik Pencapresan

Kesimpulan: Tak Ingin Seperti Ahok

Mengapa Publik (Terpaksa) Harus Menerima Paket Prabowo-Sandiaga?

Pembubaran Petral

Melumpuhkan Logistik Musuh

Ancang-Ancang Pilpres 2019

Logistik yang Terkulai

Detik-Detik Pencapresan

Kesimpulan: Memilih Pendamping Paling Kuat Logistiknya

Ketika Giant Dan Suneo Memimpin Di Negeri Atlantis

Video Biduan Gendong Pengantin Pria di Pelaminan Viral, Sang Artis Beri Penjelasan Lewat Instagram

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini